Tes Wawasan Kebangsaan Perlu Di Kaji 

Wajar saja jika Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) jadi perbincangan luas. Isu yang mencuat adalah bahwa tes TWK itu sengaja diberikan untuk menjerat puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak lolos menjadi ASN.

 

Materi Test

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) TWK adalah materi yang bertujuan untuk menguji seberapa baik wawasan kebangsaan dan pengetahuan calon ASN tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Nasionlisme, Bahasa Indonesia, dan Wawasan pilar negara.

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa  Uji kemampuan ini dilakukan karena salah satu fungsi aparatur sipil negara (ASN) sebagai perekat NKRI, penjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Dijelaskan juga tes wawasan kebangsaan adalah seperti bagaimana seorang mengamalkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan beragama di lingkungan tempat tinggalnya.

 

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami, jika test tersebut bertujuan untuk mengukur pemahaman rata-rata calon ASN, dan kemudian KPK berencana meningkatkan pemahaman pegawai KPK tentang wawasan kebangsaan mungkin hal itu dapat diterima.

Persoalannya, tes tersebut jadi alat untuk menilai seseorang itu berwawasan kebangsaan atau tidak. Para pakar tes tentu memahami, siapa yang menentukan bahwa butir tes tersebut bisa jadi indikator bahwa seorang itu berwawasan kebangsaan?

 Pengukuran Mental

Pengukuran mental, sebenarnya tak pernah menjadi alat untuk menghakimi, tetapi jadi alat untuk merencanakan pembinaan. 

Jadi, sangat beralasan jika tes itu dicurigai untuk mendepak pegawai KPK yang tidak disukai, apalagi yang melakukannya adalah pimpinan KPK. Mestinya itu dilakukan oleh badan independen. Dan sekali lagi itu juga bukan alat menghakimi.

 Jawaban Tunggal

 Mengamati butir pertanyaan yang diberikan dalam tes TWK kita tentu terperangah, kenapa test itu memiliki jawaban tunggal, dan orang yang tidak mengisi sesuai jawaban pembuat tes dianggap tidak berwawasan kebangsaan.

 

Pembuat tes juga perlu menyadari bahwa tes model skala Likert itu untuk mengukur sikap, dan tidak boleh tes yang diberikan itu ketika diisi peserta menimbulkan rasa bersalah. Kalau sampai terjadi maka hasil tes tentu tidak valid.

 

Apabila kita perhatikan butir pertanyaan TWK, maka sebenarnya tidak boleh ada jawaban tunggal dari pertanyaan tersebut. Jika ada yang menentukan jawaban tunggal kita akan bertanya, siapa yang memberikan jawaban tunggal?

 

 Kecurigaan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan merupakan warisan Orde Baru wajar saja, karena tes itu sebenarnya mirip dengan kerja Orde Baru, dimana pemerintah memiliki hak sebagai penafsir tunggal dari Pancasila.

 

Menurut saya tes ini perlu dikaji ulang, karena bagi pakar-pakar tes dengan memerhatikan butir-butir tes TWK, jelas tes itu perlu dipertanyakan.

 

Apalagi melansir berita media, bahwa keinginan tes lebih banyak dari kehendak Pimpinan KPK melalui peraturan komisi sehingga dapat dipahami siapa yang menjadi penafsir tunggal dari tes yang dianggap dapat mengukur wawasan kebangsaan seseorang.  

 

Berikut daftar pertanyaan tersebut.

1. Saya memiliki masa depan yang suram.

2. Saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu.
3. Semua orang China sama saja.

4.Semua orang Jepang kejam.

5. UU ITE mengancam kebebasan berpendapat.

6. Agama adalah hasil pemikiran manusia.

7.  Alam semesta adalah ciptaan Tuhan.

8.Nurdin M Top, Imam Samudra, Amrozi melakukan jihad.

9. Budaya barat merusak moral orang Indonesia.

10.Kulit berwarna tidak pantas menjadi atasan kulit putih.

11.Saya mempercayai hal ghaib dan mengamalkan ajarannya tanpa bertanya-tanya lagi.

12. Saya akan pindah negara jika kondisi negara kritis.

13. Penista agama harus dihukum mati.

14. Saya ingin pindah negara untuk kesejahteraan.

15. Jika boleh memilih, saya ingin lahir di negara lain.

16. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia.

17. Demokrasi dan agama harus dipisahkan.

18. Hak kaum homoseks harus tetap dipenuhi.

19. Kaum homoseks harus diberikan hukuman badan.

20. Perlakuan kepada narapidana kurang keras. Harus ditambahkan hukuman badan.

 

Soal esai 1. OPM 2. DI/TII 3. PKI 4. HTI 5. FPI. 6. Rizieq Shihab 7. Narkoba 8. Kebijakan pemerintah 9. LGBT 

Tepat apa yang dikatakan Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang  "Kalau tidak lulus tes COVID itu dibuktikan dengan bukti lab dengan metode tes yang diterima secara ilmiah, hasilnya disampaikan ke pasien. Tidak lulus tes masuk ASN juga analoginya sama harus ada tabulasi tiap orang mengapa seseorang tidak lulus di lembaga yang dia sudah bekerja tahunan yang KPI (Key Performance Indicator)-nya sudah terbukti," ucap Saut.

 

Lebih lanjut, Saud menjelaskan seharusnya tujuan dari proses alih status tersebut adalah memilih pegawai yang mampu membangun kinerja, dedikasi, kompetensi, dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Pegawai yang telah bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan lagi integritasnya. 

 

Artinya pegawai KPK hanya bisa dikatakan tidak berwawasan kebangsaan, jika memang terdapat kasus-kasus pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, dan tindakan kriminal. Itulah yang bisa jadi alat ukur bahwa seseorang itu tidak berwawasan kebangsaan.

 

Sedangkan tes wawasan kebangsaan itu hanya berguna untuk merencanakan bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan pegawai KPK, dan bukan jadi alat menghakimi.

https://www.binsarhutabarat.com/2021/05/tes-wawasan-kebangsaan-perlu-di-kaji-ulang.html